kanalsumsel.com// Lubuklinggau, – Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem, sekaligus Wakil Ketua Komisi XI yang menjadi mitra kerja Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, OJK, LKPP, BPK, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Fauzi Amro, angkat bicara mengenai isu pemotongan dana desa.
Dalam wawancara, Fauzi menjelaskan bahwa dana desa merupakan bagian dari Transfer Keuangan ke Daerah (TKD). Ia menyebut, secara keseluruhan TKD saat ini mengalami pemotongan sekitar 20 sampai 30 persen, termasuk di dalamnya alokasi untuk dana desa.
Meski demikian, Fauzi meminta para kepala desa untuk tetap tenang dan terlebih dahulu menerima skema kebijakan yang saat ini sedang dibahas dan dimatangkan oleh Kementerian Keuangan.
“Saya menghimbau kepala desa untuk menerima dulu skema-skema yang ada, yang sedang digodok di Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan kebijakan ini nantinya bermanfaat,” ujarnya.
Fauzi juga menegaskan bahwa pemotongan dana tersebut bukan tanpa alasan, melainkan dialihkan untuk mendukung sejumlah program prioritas pemerintah yang langsung menyentuh masyarakat. Di antaranya:
-Makan Bergizi Gratis (MBG)
-Koperasi Merah Putih
-Sekolah Rakyat
-Bantuan Tunai Langsung (BLT)
serta berbagai program pro-rakyat lainnya.
Menurut Fauzi, total anggaran bantuan langsung dari pemerintah pusat mencapai sekitar Rp1.230 triliun, mencakup 18 item program yang manfaatnya diterima langsung oleh masyarakat.
“Hampir Rp1.230 triliun itu bantuan langsung program pemerintah, ada 18 item dan 18 program itu langsung diterima masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, besarnya bantuan langsung dari pusat diharapkan mampu mengurangi beban ekonomi masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat di seluruh daerah, termasuk desa-desa.
Fauzi optimistis, jika skema kebijakan ini berjalan efektif, maka dampaknya akan terasa pada penguatan daya beli, peningkatan kualitas gizi, pemberdayaan koperasi, hingga dukungan pendidikan rakyat.
Di akhir pernyataannya, Fauzi kembali menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan desa agar program dapat berjalan selaras demi kemaslahatan masyarakat luas.tutup Fauzi (mil)
