kanalsumsel.com//PALEMBANG, – Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sumatera Selatan menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka koordinasi terkait tata kelola sumber daya manusia (SDM) dan administrasi di lingkungan Komisi Informasi, Rabu (3/6/2026).
Kunjungan yang berlangsung di Ruang Rapat KIP Sumatera Selatan tersebut diterima langsung oleh Ketua KIP Sumsel, Joemarthine Chandra.
Dalam sambutannya, Joemarthine menyampaikan apresiasi atas kunjungan rombongan Komisi I DPRD Kepulauan Bangka Belitung ke KIP Sumsel.
“Selamat datang di Komisi Informasi Sumatera Selatan. Kami merasa bangga dan berterima kasih atas kehadiran Ketua Komisi I beserta rombongan dalam rangka berbagi informasi dan pengalaman terkait pengelolaan kelembagaan Komisi Informasi,” ujar Joemarthine.
Dalam pertemuan tersebut, Joemarthine didampingi Wakil Ketua KIP Sumsel Haidir Rohimin, Komisioner Bidang Kelembagaan Hadi Prayoga, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Muhammad Fathoni, serta Komisioner Bidang Sosialisasi dan Advokasi Yoppy Van Houten. Pertemuan juga dihadiri jajaran staf sekretariat KIP Sumsel.
Sementara itu, rombongan DPRD Kepulauan Bangka Belitung dipimpin Ketua Komisi I Pahlavi, didampingi Wakil Ketua A. Mulyadi, Sekretaris Sadiri, serta sejumlah anggota Komisi I lainnya.
Pahlavi menjelaskan, kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk mempelajari tata kelola SDM dan administrasi yang diterapkan KIP Sumsel, sekaligus memperkuat koordinasi antarlembaga dalam mendorong keterbukaan informasi publik.
Menurut dia, keberadaan Komisi Informasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, penguatan kapasitas SDM dan tata kelola kelembagaan menjadi aspek penting yang perlu mendapat perhatian.
“Kami ingin mengetahui sejauh mana pengelolaan SDM dan administrasi di KIP Sumsel dalam mendukung tugas dan fungsi Komisi Informasi, termasuk dalam mendorong keterbukaan informasi publik dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Pahlavi.
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan berbagai kanal informasi, seperti videotron, portal informasi, dan website pemerintah daerah, untuk meningkatkan transparansi serta memudahkan masyarakat mengakses informasi publik.
Melalui kunjungan kerja ini, kedua pihak berharap dapat saling bertukar pengalaman dan praktik baik dalam pengelolaan kelembagaan Komisi Informasi guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.** (Arm/Rd/KIP)
